Trenggalek, pkbtrenggalek.id – Persoalan kerusakan jalan pedesaan, kepastian tahapan Pilkades serentak 2027, hingga pembenahan irigasi pertanian menjadi isu utama dalam kegiatan Hari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Trenggalek putaran ke-5, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan bertajuk “Jumat Rakyat Dekat Tanpa Sekat” tersebut kembali digelar DPC PKB Kabupaten Trenggalek sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung kepada Fraksi PKB DPRD Kabupaten Trenggalek.

Ketua DPC PKB Kabupaten Trenggalek sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Trenggalek, Drs. H. Sukarodin, M.Ag., menyampaikan bahwa kegiatan Hari Fraksi menjadi sarana komunikasi langsung antara masyarakat dan wakil rakyat tanpa sekat birokrasi.

“Untuk hari ini kita melaksanakan Hari Fraksi yang ke-5. Hari Jumat rakyat dekat tanpa sekat. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan warga Trenggalek,” ujar Sukarodin.

Dalam forum tersebut, masyarakat paling banyak menyoroti kondisi infrastruktur jalan pedesaan, khususnya di wilayah Kecamatan Pule dan Kecamatan Panggul yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Aspirasi yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan infrastruktur jalan pedesaan. Memang realitasnya Kecamatan Pule dan Kecamatan Panggul masih perlu perhatian lebih,” jelasnya.

Menurut Sukarodin, sebagian besar ruas jalan yang dikeluhkan warga berstatus jalan lingkungan desa sehingga mekanisme penanganannya harus melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa.

“Karena klasifikasi jalannya merupakan jalan lingkungan, maka penanganannya nanti bisa melalui mekanisme BKK Desa,” tambahnya.

Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga mempertanyakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027 di Kabupaten Trenggalek.

Menanggapi hal tersebut, Sukarodin menyebut pelaksanaan Pilkades diperkirakan berlangsung pada Februari 2027. Sementara itu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pilkades saat ini masih dalam tahap penyerahan ke DPRD Kabupaten Trenggalek dan belum masuk pembahasan paripurna.

“Kaitannya dengan Pilkades serentak, tadi sudah kami sampaikan bahwa pelaksanaannya diperkirakan Februari 2027. Untuk perdanya masih dalam tahap penyerahan ke DPRD dan draft-nya sebenarnya sudah jadi,” ungkapnya.

Warga juga mempertanyakan kemungkinan adanya pembatasan penyampaian visi dan misi bagi calon kepala desa dalam regulasi baru tersebut. Namun Sukarodin menegaskan bahwa hal itu masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses penyusunan perda.

“Karena perdanya belum selesai, nanti akan kita lihat kembali bagaimana pengaturannya,” katanya.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian masyarakat ialah kondisi saluran irigasi pertanian. Warga berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap sektor pengairan demi mendukung produktivitas pertanian.

Sukarodin menegaskan bahwa pembenahan irigasi menjadi bagian penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang saat ini menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Karena program nasional adalah swasembada pangan, maka irigasi pertanian harus menjadi program unggulan kabupaten. Fraksi PKB sejalan dengan program nasional tersebut sehingga urusan irigasi wajib hukumnya harus beres,” tegasnya.

Melalui program Hari Fraksi PKB, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Trenggalek berharap aspirasi masyarakat dapat ditampung secara langsung dan diperjuangkan menjadi kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.