Trenggalek, pkbtrenggalek.id — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kabupaten Trenggalek resmi meluncurkan program Hari Fraksi PKB sebagai ruang dialog langsung dengan masyarakat. Agenda perdana digelar Jumat (1/5/2026) di Kantor DPC PKB Kabupaten Trenggalek.

Program tersebut menjadi kanal komunikasi rutin antara wakil rakyat dan konstituen. Setiap hari Jumat, anggota Fraksi PKB berkantor di DPC PKB Trenggalek untuk menyerap aspirasi, aduan, dan masukan masyarakat yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme legislatif.

Ketua DPC PKB Trenggalek yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Trenggalek, Drs. H. Sukarodin, M.Ag., menegaskan seluruh anggota fraksi bersama pengurus inti partai hadir dan aktif membuka ruang dialog dengan masyarakat.

“Hari ini kami memulai Hari Fraksi PKB. Kami menghadirkan seluruh anggota fraksi dan pengurus DPC untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat,” ujar Sukarodin.

Pada pelaksanaan perdana, forum didominasi aspirasi dari perwakilan Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (Pokja Madin) Trenggalek. Para ustadz dan pengelola Madin menyampaikan kekhawatiran terkait keberlanjutan Bantuan Operasional Daerah (Bosda) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut mereka, belum adanya payung hukum yang kuat membuat bantuan tersebut dikhawatirkan rawan terhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

“Para pengelola Madin khawatir Bosda tidak lagi masuk anggaran jika gubernur berganti. Ini menjadi pertanyaan utama yang mereka sampaikan kepada kami,” jelas Sukarodin.

Menanggapi hal itu, DPRD Kabupaten Trenggalek disebut tengah mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang fasilitasi pendidikan pondok pesantren dan madrasah diniyah.

“Pansus sudah membahas Ranperda ini dan progresnya hampir selesai. Kami targetkan segera mengesahkannya,” tegasnya.

Sukarodin menilai keberadaan perda tersebut penting sebagai landasan hukum agar bantuan pendidikan keagamaan memiliki kepastian dan tidak bergantung pada kebijakan politik jangka pendek.

Selain persoalan regulasi, Pokja Madin juga menyampaikan sejumlah usulan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, di antaranya pelatihan teknologi informasi (IT), peningkatan kemampuan administrasi keuangan dan SPJ, bantuan laptop untuk digitalisasi lembaga, hingga pengangkatan guru Madin menjadi PPPK.

“Teman-teman mengusulkan pelatihan IT dan tata kelola administrasi. Kami siap menindaklanjuti,” tambahnya.

Fraksi PKB menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat tidak akan berhenti sebagai catatan semata, tetapi akan dikawal melalui rapat komisi, pansus, hingga pembahasan anggaran di DPRD. Program tersebut juga diharapkan mampu mempercepat respons terhadap berbagai persoalan masyarakat.

“Kami akan menggelar forum ini rutin setiap Jumat agar komunikasi rakyat dan legislatif semakin terbuka dan solusi bisa cepat dihasilkan,” pungkas Sukarodin.

Melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, program Hari Fraksi PKB diharapkan menjadi ruang aspirasi yang efektif dalam menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah daerah.