TRENGGALEK, pkbtrenggalek.id – Dorongan untuk menambah jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) negeri di Kabupaten Trenggalek kembali menguat. Komisi IV DPRD setempat mengusulkan empat TK swasta dialihkan statusnya menjadi TK negeri karena jumlah murid yang tinggi dan lokasi yang dinilai strategis.

Usulan tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi IV bersama Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Trenggalek terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 di Kantor DPRD Trenggalek, Jumat (8/8/2025).

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Drs. H. Sukarodin, M.Ag., mengatakan empat TK yang diusulkan berada di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kecamatan Dongko, Kecamatan Panggul, dan Kecamatan Pule.

“Pertama, jumlah muridnya banyak. Kedua, lokasinya strategis. Ketiga, pihak yayasan sendiri tidak keberatan jika status sekolah dialihkan menjadi negeri. Tapi tentu masih perlu pembahasan lebih lanjut,” ujar Sukarodin.

Saat ini, Trenggalek hanya memiliki tiga TK negeri. Menurut Sukarodin, jika wacana ini terealisasi, jumlahnya akan bertambah menjadi tujuh, sehingga memperluas akses pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan berkualitas.

Meski demikian, Sukarodin mengingatkan adanya tantangan besar terkait keberadaan Guru Tetap Yayasan (GTY) di sekolah-sekolah tersebut.

“PR kita adalah bagaimana nasib GTY. Jangan sampai pengalihan status sekolah membuat mereka kehilangan pekerjaan. Semua pihak harus memikirkan jalan keluar terbaik,” ucapnya.

DPRD menilai kebijakan ini penting untuk mengurangi ketimpangan antara TK negeri dan swasta di Trenggalek. Banyak orang tua lebih memilih TK negeri karena biaya yang lebih ringan, fasilitas memadai, dan tenaga pendidik yang dijamin pemerintah.

Namun, DPRD dan Dinas Pendidikan diminta berhati-hati agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah baru, khususnya bagi para guru swasta yang sudah lama mengabdi di sekolah tersebut.