Trenggalek, pkbtrenggalek.id – DPC PKB Kabupaten Trenggalek kembali menggelar kegiatan Hari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Trenggalek ke-3, Jumat (15/5/2026), di Kantor DPC PKB Trenggalek, Jalan Veteran No. 29 Trenggalek.

Kegiatan tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, dan persoalan secara langsung kepada Fraksi PKB DPRD Kabupaten Trenggalek.

Ketua DPC PKB Kabupaten Trenggalek yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Trenggalek, Drs. H. Sukarodin, M.Ag., menyampaikan bahwa program Hari Fraksi dihadirkan sebagai bentuk kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat tanpa sekat birokrasi.

“Pada hari ini DPC PKB Kabupaten Trenggalek melaksanakan kegiatan Hari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Trenggalek ke-3. Rakyat dekat tanpa sekat menjadi ruang interaksi untuk menyampaikan aspirasinya, dan hari ini kita sudah memasuki Hari Fraksi yang ketiga,” ujar Sukarodin.

Dalam dialog tersebut, terdapat beberapa persoalan utama yang disampaikan masyarakat. Salah satunya terkait kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027.

Masyarakat mempertanyakan sejauh mana kesiapan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyusun regulasi maupun tahapan pelaksanaan Pilkades. Menurut Sukarodin, hingga saat ini pemerintah daerah belum mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pilkades ke DPRD Kabupaten Trenggalek.

“Terkait urusan Pilkades, hari ini Raperdanya memang belum dikirim ke DPRD,” jelasnya.

Selain persoalan Pilkades, masyarakat juga mengeluhkan kondisi sejumlah pasar tradisional yang dinilai membutuhkan revitalisasi, termasuk Pasar Kamulan yang kondisinya sudah tidak layak ditempati pedagang.

Sukarodin mengungkapkan bahwa Fraksi PKB sebelumnya telah mengusulkan perbaikan pasar tersebut. Namun, usulan itu belum masuk dalam kamus Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Kemarin sebenarnya salah satu anggota Fraksi PKB sudah mengusulkan, tetapi ternyata di kamus SIPD belum ada. Maka ini menjadi PR Fraksi PKB agar pada SIPD berikutnya revitalisasi pasar wajib masuk,” tegasnya.

Persoalan lain yang banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan BPJS PBI atau KIS yang mendadak nonaktif. Menurut Sukarodin, Fraksi PKB siap melakukan pendampingan bagi masyarakat yang memang memenuhi syarat agar kepesertaan BPJS dapat diaktifkan kembali.

“Kaitannya dengan KIS dan BPJS yang mati, Fraksi PKB akan melakukan pengecekan. Kalau memang memenuhi syarat untuk dihidupkan kembali, maka kami akan memberikan pendampingan,” katanya.

Keluhan berikutnya datang dari masyarakat terkait pendangkalan saluran irigasi yang menyebabkan aliran air ke area persawahan tidak berjalan maksimal.

Sukarodin menegaskan persoalan tersebut menjadi perhatian Fraksi PKB dan akan diperjuangkan agar segera mendapatkan penanganan.

“Saluran irigasi yang mengalami pendangkalan ini menjadi PR Fraksi PKB. Insyaallah akan kami perjuangkan agar segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Melalui program Hari Fraksi PKB, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Trenggalek berharap masyarakat memiliki ruang komunikasi yang mudah diakses sehingga berbagai persoalan warga dapat disampaikan dan diperjuangkan secara langsung melalui jalur legislatif. (SNH)