TRENGGALEK – pkbtrenggalek.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek melakukan evaluasi terhadap progres pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang telah berjalan hampir dua bulan. Evaluasi difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta kinerja pendapatan rumah sakit daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Drs. H. Sukarodin, M.Ag., mengatakan evaluasi tersebut penting untuk memastikan APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Agenda ini penting karena kami ingin mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan APBD 2026. Setiap rupiah dalam APBD itu manfaatnya ditunggu-tunggu oleh rakyat,” ujar Sukarodin, Kamis (29/1/2026).

Dalam pembahasan bersama Dinas Pendidikan, Komisi IV menemukan persoalan terkait alokasi sharing anggaran Madrasah Diniyah (Madin). Saat ini, anggaran yang tersedia baru mampu mencukupi kebutuhan selama dua bulan, sementara kebutuhan ideal mencapai enam bulan.

“Kebutuhan Madin enam bulan, tapi yang terpenuhi baru dua bulan. Artinya masih kurang empat bulan dan ini harus menjadi perhatian dalam perubahan anggaran, karena Madin sangat penting,” jelasnya.

Menurut Sukarodin, dana sharing Madin digunakan untuk mendukung operasional Madrasah Diniyah, termasuk kegiatan belajar mengajar dan kebutuhan penunjang lainnya. Kekurangan anggaran tersebut dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan Madin.

“Tahun kemarin kekurangannya dua bulan, sekarang justru empat bulan. Ini tentu memprihatinkan,” tegasnya.

Selain pendidikan, Komisi IV juga menyoroti sektor kesehatan, khususnya terkait tidak dianggarkannya dana untuk kader POKKB pada tahun 2026. Tercatat sebanyak 971 kader sebelumnya menerima dukungan anggaran sebesar Rp 48 juta dari pemerintah pusat.

“Di tahun 2026 ini sudah tidak dibiayai pusat, sementara kemampuan APBD kita belum menjangkau. Mudah-mudahan ini bisa kita pikirkan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kinerja keuangan rumah sakit daerah, Sukarodin menyebut kondisi RSUD dr Soedomo masih relatif aman. Rumah sakit tersebut memiliki Silpa sekitar Rp 7,5 miliar, dengan utang Rp 12 miliar dan piutang Rp 8 miliar. Persediaan obat juga masih tersedia dengan nilai sekitar Rp 5 miliar.

“Secara umum masih aman dan tidak ada masalah berarti,” katanya.

Untuk RSUD Panggul, Komisi IV menilai terdapat perkembangan positif. Dari target pendapatan Rp 10 miliar, hingga saat ini rumah sakit tersebut telah memperoleh sekitar Rp 200 juta. Selain itu, RSUD Panggul kini telah memiliki layanan ruang operasi dan ICU.

“Layanan ini sangat dibutuhkan dan ditunggu masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, RSUD Panggul tidak hanya melayani warga Kecamatan Panggul, tetapi juga masyarakat dari wilayah sekitar seperti Dongko, Munjungan, Pacitan, hingga Ponorogo.

“Harapan kami RSUD Panggul mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat sekitar, sehingga warga tidak perlu lagi berobat jauh,” pungkasnya.