TRENGGALEK, pkbtrenggalek.id – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kabupaten Trenggalek kembali menggelar rapat pembahasan lanjutan dokumen RPJMD 2025–2029. Agenda kali ini memasuki Bab 2 dan berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Trenggalek, Senin (30/6/2025).

Ketua Pansus RPJMD, Drs. H. Sukarodin, M.Ag., menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada sejumlah indikator penting pembangunan daerah, di antaranya urusan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Salah satu isu yang turut disorot dalam forum tersebut adalah perhatian terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

“Kita ini sedang membahas Bab 2. Maknanya, kita ingin tahu berada di mana, mau ke mana, dan dengan cara apa,” ujar Sukarodin dalam rapat.

Menurutnya, penting untuk memahami kondisi awal sebelum menyusun arah dan strategi pembangunan daerah ke depan.

“Intinya, kita ingin tahu start-nya seperti apa baru merencanakan. Karena, kalau tidak tahu diri tentu repot untuk merencanakan,” tuturnya.

Sukarodin menyoroti pertumbuhan perhatian terhadap ABK yang dinilai belum optimal dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Ia menekankan perlunya penguatan dukungan anggaran untuk ABK pada periode RPJMD mendatang.

“Misalnya untuk guru pendamping ABK sangat minim. Tak terkecuali sarana dan prasarana yang berpihak kepada ABK,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya perencanaan infrastruktur yang lebih matang agar dapat mendukung tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Ia mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memahami perannya masing-masing.

“Ini harus benar-benar dicermati dan masing-masing OPD sadar diri. Pendeknya, perlu perhatian khusus dan sadar diri sesuai perannya masing-masing,” katanya.

Sukarodin menambahkan, pembahasan Bab 2 ini ditargetkan rampung pada 9 Juli 2025. Namun, proses tersebut masih bergantung pada penuntasan pembahasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

“Kalau SOTK belum kelar tentu belum bisa juga. Tadi ada rapat Banmus dan sudah disampaikan agar dijadwalkan Pansus SOTK supaya segera selesai dan selanjutnya finalisasi dokumen lima tahunan untuk tahun pertama,” jelasnya.