TRENGGALEK – pkbtrenggalek.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek memanggil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna meminta penjelasan terkait progres penanganan pascabencana, khususnya pembangunan jembatan darurat dan relokasi warga terdampak.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Drs. H. Sukarodin, M.Ag., menyebut ada sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian, salah satunya lambannya pemasangan jembatan darurat di sejumlah titik terdampak bencana.
“Alhamdulillah, secara umum progresnya baik. Namun masih ada yang perlu diseriusi, terutama soal jembatan Bailey di Dung Buceng, Desa Bangun, RT 35 RW 03,” ujar Sukarodin usai rapat kerja dengan BPBD di Gedung DPRD Trenggalek, Jumat (13/6/2025).
Sukarodin menambahkan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebelumnya telah mengusulkan pemasangan lima unit jembatan Bailey kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun hingga kini, baru tiga unit yang terealisasi.
“Masih ada dua jembatan lagi yang belum dipasang. Ini perlu segera ditindaklanjuti,” katanya.
Selain infrastruktur, Komisi IV juga menyoroti progres relokasi warga terdampak bencana. Di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, terdapat 38 kepala keluarga (KK) terdampak, di mana 26 KK telah direlokasi oleh pemerintah, sementara sisanya melakukan relokasi secara mandiri karena telah memiliki lahan sendiri.
Sementara itu, di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, terdapat 71 KK yang masih menunggu hasil kajian dari Badan Geologi sebelum proses relokasi dapat dilakukan.
“Kami minta agar lokasi relokasi benar-benar aman dan tidak berpotensi menimbulkan bencana baru,” ujar Ketua DPC PKB Trenggalek tersebut.
Sukarodin juga menyoroti keterbatasan anggaran dalam proses penanganan bencana. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat, terutama dalam pengajuan bantuan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Alhamdulillah, respons dari provinsi cukup positif. Bahkan Ibu Gubernur Khofifah sempat hadir langsung ke Trenggalek. Ini menunjukkan perhatian serius terhadap kondisi kita,” ucapnya.
Ia menambahkan, BPBD Provinsi Jawa Timur juga telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan.